Headlines News :
Home » » Ajeg Bali dan Tantangan Terhadap Keragaman di Bali

Ajeg Bali dan Tantangan Terhadap Keragaman di Bali

Sebuah Catatan Oleh I Made Arsana Dwiputra


Makalah disampaikan pada acara Konferensi dan workshop “Arah baru Politik Keragaman di Indonesia:Strategi dan Tantanga” ,yang diselenggarakan oleh Yayasan Manika Kauci bersama Centre for Religious and Cross-cultural Studies, 25 – 27 Juni 2012 di Hotel Puri Dalam, Denpasar. Ilustrasi Gambar dari: variety-indonesia

1.    Pendahuluan
Bibit-bibit intoleran muncul ekstensif belakangan ini Bali seiring dengan menguatnya identitas politik lokal yang di Bali diterjemahkan menjadi discourse “Ajeg Bali” dengan derivasinya Bali dari, untuk, dan oleh “Orang Bali”. Lewat trigger otonomi daerah seiring runtuhnya pemerintahan sentralistik di Jakarta di era Orde Baru, identitas politik lokal ini bergerak di sepanjang garis etnik, agama, budaya yang menuntut pengakuan akan identitas, hak hukum dan klaim historis (Kylicka and Baogang, 2005, p. 3). Sebagai identitas politik lokal baru, discourse ‘Ajeg Bali’ yang dikumandangkan pada Mei 2002[1] oleh Tycoon media Bali, Satria Naradha pemilik Bali Post Group yang bergerak di sektor media cetak diantaranya Bali Post, media elektronik seperti Radio Global dan media audiovisual, Bali TV awalnya kurang mendapat atensi publik Bali namun kemudian menjadi wacana dominan pasca bom yang meledak di Kuta Bali di tahun 2002.
Kemarahan akan peledakan bom di Kuta yang merusak pariwisata Bali dan mengganggu sumber income sebagian masyarakat Bali, dan sebagai reaksi terhadap “kerusakan yang disebabkan oleh orang luar”, Ajeg Bali kemudian mendapat sambutan luas dan menjadi wacana dominan di Bali yang tujuannya utamanya diarahkan pada dua level yang saling terkait yaitu menjaga dan melestarikan agama, adat, dan budaya Bali dari para ‘pendatang’ yang berpotensi merusak Bali seperti pada kasus peledakan bom di Kuta. Berbagai derivasi dari discourse Ajeg Bali kemudian lahir dan berkembang terutama yang akan dibahas disini adalah adalah “Ajeg Jaga Baya” dibidang keamanan, “Ajeg Pemberdayaan Ekonomi”, dan “Ajeg Mulat Sarira” dalam pendidikan Budi Pekerti. Bahu membahu dengan desa adat, dan pemerintah, Bali Post Group lewat ownernya Satria Naradha gencar mempromosikan Ajeg Bali yang diilhami oleh bayang-bayang masa kejayaan Kerajaan Hindu terakhir dan terbesar di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit lewat Mahapatih Gajah Mada yang bersumpah mempersatukan Nusantara lewat “Sumpah Amukti Palapa”-nya[2].
1.A. Ajeg Jaga Baya
Salah satu reaksi terhadap peledakan bom di Kuta Bali pada Oktober 2002, muncul fenomena perlunya masyarakat sipil (desa adat) di Bali untuk terlibat bahu membahu bersama aparat keamanan menjaga Bali. Menariknya bukan ketidakpercayaan pada aparat keamanan yang tidak mampu mendeteksi potensi teror yang mengemuka namun jumlah aparat yang kurang, masyarakat sipil yang lalai turut menjaga potensi keamanan dijadikan kambing hitam pasca peledakan bom di Kuta. Selain itu “sebagaimana biasa” image Bali sebagai pulau yang religius, masyarakat yang ramah, toleran sebagaimana dikonstruksikan oleh pelancong, peneliti asing dan lokal yang melihat Bali secara taken for granted, membuat kejadian peledakan bom di Kuta ‘diritualkan’ menjadi ‘cobaan, pengingat’ pada Orang Bali yang terlalu memikirkan hal duniawi, mabuk kesuksesan sektor pariwisata dan melupakan Tuhannya. Maka sebagai jawaban adalah Upacara Pamarisudha Karipubaya yang menelan dana miliaran rupiah sebagai pembersihan dunia yang telah tercemar (cuntaka).
Bila di tingkatan niskala (sacred) jawabannya adalah ritual, maka di tingkatan sekala (profan) jawabannya adalah Pecalangan (polisi adat) yang siap jaga baya (menjaga dari segala bahaya) yang datang dari luar dibawa oleh para ‘pendatang’. Fenomena militerisme desa adat lewat kemunculan Pecalangan ini kiranya sejalan dengan ‘Ajeg Bali’ sendiri dimana kata Ajeg cenderung berkonotasi agresif dan militeristik (Santikarma 2003) sebagaimana jargon ‘stabilitas’ di era Orde Baru. Sebagai polisi adat penjaga Ajeg Bali yang membawa misi menjaga agama, adat, budaya Bali tanpa ada definisi yang jelas membawa konsekuensi pada interpretasi terbuka dan bisa digunakan untuk berbagai tujuan dan basis justifikasi. Maka Pecalangan gugus tugasnya tidak hanya terkait urusan agama, adat dan budaya mulai dari pengaman desa terkait agama dan adat, mulai dari mengatur lalu lintas saat upacara, pengamanan pura, patroli saat Hari Raya Nyepi, namun juga segala yang ‘dianggap’ mengancam ketiga domain tersebut. Sebagai terjemahannya Pecalang melakukan razia KTP di kantong-kantong pendatang ‘kumuh’, menjaga cafe dan bar, bahkan operasi Narkoba yang dianggap berpotensi merusak agama, adat, dan budaya Bali.      
                Pecalangan terutama di wilayah perkotaan dimana banyak penduduk pendatang bermukim kemudian tidak hanya menjadi wilayah kewajiban adat dimana setiap anggota banjar yang menjadi Pecalang terbebas dari kewajiban adat seperti gotong royong namun menjadi sumber alokasi tenaga kerja dan mendatangkan pendapatan bagi banjar yang memiliki kantong-kantong penduduk ‘pendatang’ banyak. Sebagai contoh hasil studi Rhoads di desa Kesiman Petilan, Denpasar menyatakan setiap bulan Banjar Kedaton yang menjadi bagian dari Desa Kesiman Petilan mendapatkan 30 juta rupiah setiap bulannya dari iuran penduduk pendatang di wilayahnya (Rhoads 2007). Iuran ini didapat dari rumah-rumah kos dan kontrakan yang dihuni oleh mahasiswa/i dan keluarga pendatang (luar wilayah Kesiman Petilan). Walaupun para ‘pendatang’ ini sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disebutkan berlaku secara nasional, mereka harus tetap mengurus Kartu Identitas Penduduk Musimam (KIPEM)[3]. Beberapa kasus seperti ‘penghakiman massa’ terhadap ‘pendatang’ yang baru diduga akan melakukan pencurian dimana Pecalang terlibat di dalamnya juga beberapa kali terjadi dan ‘anehnya’ dikategorikan sebagai kriminal murni tanpa melihat bagaimana kecenderungan militerisasi desa adat lewat Pecalangan ikut mendorong kecurigaan akan ‘pendatang’ dari luar Bali.
1.B. Ajeg Ekonomi
Selain gerakan pemberdayaan politik seperti isu otonomi khusus untuk Bali, ‘Ajeg Bali’ juga mendorong pemberdayaan ekonomi “Orang Bali-Hindu” lewat pendirian Koperasi Krama Bali (KKB)[4]. Dipelopori oleh Satria Naradha sang pemilik Bali Post group Koperasi Krama Bali menghimpun dana dari Masyarakat Bali untuk selanjutnya diputarkan lewat pembiayaan usaha kecil untuk Orang Bali (Hindu). Di awal-awal pendiriannya Koperasi Krama Bali mendapatkan suport luas dari elite Bali-Hindu terutama para kepala daerah, politisi dan pengusaha. Hampir setiap hari mulai medio 2002-2004 Harian Bali Post memberitakan kepala daerah menaruh penyertaan dana pribadi dan pemda di Koperasi Krama Bali. Sebagai trade mark-nya dalam usaha membangkitkan entrepenur Bali (Hindu), Koperasi Krama Bali mempelopori pendirian Warung Bakso Krama Bali di berbagai kabupaten di Bali. Berbeda dengan bakso yang sudah identik dengan daging ayam dan dijual oleh “pendatang’ luar Bali, Warung Bakso Krama Bali menjual bakso daging babi. Bukan hanya dijual menetap, Bakso Krama Bali juga dijual berkeliling dan penjualnya menggunakan pakaian adat Bali madya lengkap dengan kain, destar di kepala[5]. Selain warung bakso krama Bali, Koperasi Krama Bali juga mendirikan sebuah pusat perdagangan kaki lima di bilangan Tuban, Kuta yang menampung para pengusaha kecil Bali (Hindu) dan produknya selain makanan seperti kue-kue tradisional Bali juga kerajinan (handicraft) asli Bali.
Persaingan antara Bakso Krama Bali dengan Bakso Ayam yang dijual ‘pendatang’ luar Bali (Muslim) tak terelakkan. Di wilayah perkotaan persaingan relatif berlangsung ketat walau dalam beberapa kesempatan elite-elite (politisi, agamawan Hindu) menyarankan untuk membeli bakso krama Bali sambil menekankan isu ‘kesucian’ bakso ayam yang dijual ‘pendatang’ luar Bali[6]. Sementara di wilayah pedesaan dimana masyarakatnya lebih homogen, bakso ayam yang dijual ‘pendatang’ luar Bali (Muslim) sempat kalah pamor. Namun saat ini Koperasi Krama Bali[7] dan Warung Bakso Krama Bali hilang tertelan waktu sementara pusat perbelanjaan Koperasi Krama Bali di bilangan Tuban, Kuta terbelengkalai.   
1.C. Ajeg Mulat Sarira (Budi Pekerti) di sektor Pendidikan
Di sektor pendidikan bersama dengan pemerintah daerah lewat dinas pendidikan, discourse ‘Ajeg Bali’ dipromosikan lewat anjuran penggunaan ‘bahasa Bali’ di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah. Penggunaan tingkatan bahasa Bali yang terdiri dari Singgih, Madya, Sor dan Basa Kepare digalakkan kembali lewat lomba-lomba. Setiap tahun juga diadakan pemilihan siswa-siswi serta Guru Ajeg Bali yang pemenangnya ditentukan lewat aktivitas seminggu penuh di Asram Samsam, Kerambitan milik Bali Post Group di daerah Tabanan. Menurut penuturan seorang siswa dan guru yang penulis wawancarai, selama seminggu mereka digembleng dengan berbagai aktivitas yang katanya didasarkan atas kehidupan seorang yogi seperti bangun tidur melakukan sembahyang dan berbagai aktivitas lain yang diawali dan diakhiri dengan doa. Makanan pun mengikuti model makan para yogi yang vegetarian[8].
Di sekolah-sekolah setiap hari aktivitas dimulai dengan Tri Sandya (Puja-puja kepada Tuhan dalam 3 waktu) yang sebelumnya tidak pernah dilakukan[9]. Pengalaman penulis saat mengantar anak di sebuah TK Swasta di Denpasar menunjukkan bagaimana persembahyangan yang diakhiri dengan pemberian tirta (air suci) mendapat protes dari orang tua anak yang beragama non-Hindu karena anak mereka juga diwajibkan ikut sembahyang walaupun tidak bisa melafalkan mantra dan diperciki tirta (air suci). Sebagai implementasi lebih jauh Ajeg Bali, dalam sebuah kesempatan juga diadakan lomba sembahyang (Puja Tri Sandya) untuk para Sekehe Teruna-Teruni (kawula muda/i) di Denpasar lengkap dengan hadiahnya[10]. Gerakan penyeragaman dan standarisasi upacara (ritual) sembahyang berlangsung tidak hanya di tingkat luar (pakaian adat ke pura) tetapi juga tata upacara persembahyangan sebagaimana yang terjadi pada lomba sembahyang. Pemenang ditentukan lewat kesesuaian pakaian adat, posisi tubuh, intonasi suara[11].

2.    Tantangan Terhadap Keragaman di Bali
Munculnya identitas politik lokal ‘Ajeg Bali’ pasca runtuhnya rezim sentralistik Orde Baru berpotensi mengancam keragaman identitas (agama, etnis, budaya) yang sudah berkembang di Bali sebelumnya. Komunitas-komunitas di Bali mulai dari Kampung Loloan Jembrana, Kampung Pegayaman di Buleleng, Kampung Saren Jawa di Karangasem, Kampung Kusamba di Klungkung, Kampung Kepaon di Denpasar telah memperlihatkan bagaimana akulturasi budaya antar agama, etnis, budaya yakni Agama Hindu dan Islam serta Bali, Jawa, Madura, Bugis, Melayu di level etnisitas. Demikian pula komunitas Kristen dan Katolik di Tuka dan Untal-Untal, Kuta Utara serta di Palasari, Jembrana, serta komunitas Siwa-Budha di Karangasem ataupun komunitas Chinese-Budha dan Chinese Konghucu yang bisa hidup berdampingan di Bali. Pada berbagai tempat tersebut persoalan konflik identitas memang tidak absen namun tidak pernah bereskalasi menjadi kekerasan massa. Jawabannya salah satunya terletak pada konstruksi identitas bagi mereka bukan sesuatu yang given, namun terbuka untuk tafsir ulang sesuatu konteks ruang dan waktu atau yang disebut dalam istilah Bali sebagai Desa (tempat), Kala (Waktu), dan Patra (Keadaan).
Namun muncul dan menguatnya ‘Ajeg Bali’ mendorong adanya monopoli tafsir dan ketunggalan interpretasi akan identitas (agama, adat, dan budaya). Disamping itu ‘Ajeg Bali’ dengan tegas menarik batas identitas agama, etnis, budaya lengkap dengan standarisasi sertifikat kepemilikannya. Upaya tersebut bersinergi dengan rezim pariwisata yang gandrung akan keseragaman, standarisasi tafsir demi upaya menarik kedatangan turis dan devisa. Baju upacara adat yang seragam, tata upacara yang standar dibutuhkan demi paket-paket pariwisata. Hubungan antar umat beragama, antar etnis juga direduksi di tingkat simbol-simbol demi atraksi pariwisata. Konflik-konflik yang inheren dalam hubungan antar umat beragama dan antar etnis, budaya bukannya dikelola dengan baik tapi dinafikan bahkan sikap kritis terhadapnya bisa berpotensi dianggap anti-pariwisata dimana rezim pariwisata sangat sensitif dengan isu stabilitas keamanan. 
     
3.    Upaya dan Tawaran
Studi-studi tentang Bali (Robinson 1995, Vickers 1997) memperlihatkan bagaimana Bali merupakan hasil sebuah konstruksi panjang berbagai rezim yang seringkali inkonsisten. Sempat Bali disebut sebagai bangsa barbar karena mendorong perempuan yang suaminya meninggal untuk melakukan satya dengan menceburkan diri ke dalam api mengikuti suaminya yang meninggal, tidak beradab karena memakan darah sampai kemudian ditemukan (invented) sebagai oase unik Hindu ditengah lautan Islam dengan alam dan budayanya yang berbeda dengan sebagian besar wilayah Indonesia. Terlepas dari identitasnya sebagai destinasi pariwisata yang mendunia, Bali penuh dengan sejarah pertumpahan darah antar kaumnya sendiri mulai dari yang skalanya besar di masa kolonial dan pembantaian 1965 sampai korban-korban rezim pariwisata belakangan yang harus kehilangan tempat hidupnya (karang) demi akomodasi pariwisata dengan gemerincing dolarnya.
Walau upaya menjaga, melestarikan Bali telah dilakukan secara maksimal mulai di masa kolonial demi tujuan mengisolasi Bali dari pengaruh Republikan dan Muslim di Jawa (Robinson, 1995) sampai di masa Orde Baru dengan kebijakan Trilogi Pembangunan dan terjemahannya dalam Sapta Pesona sampai kemudian ‘Ajeg Bali’ dengan Pecalangannya, Bali tetaplah benteng yang terbuka meminjam istilah Henk Schulte Nordolt. Bom Bali hanya memperlihatkan bagaimana Bali begitu gampang ditembus di level keamanan, namun ditingkat wacana lewat penetrasi modal Bali bisa diduga telah habis (Laporan Tahunan Walhi Bali 2011). Bukan hanya secara duniawi (sekala) namun juga dunia ilahi (niskala) dimana dalam konteks Bali Pariwisata diandaikan awalnya medunungan (menumpang) namun sudah membeli gunung sebagai site teologi Orang Bali-Hindu.
Bagi masyarakat Bali sebagaimana disebutkan oleh Pedanda Made Sidemen, orang suci dan juga seorang sastrawan Bali saatnya Orang Bali untuk nandurin karang awak (mengisi diri sendiri dengan ilmu) karena karang (tanah, harta benda) bagaimanapun pada akhirnya akan habis sebagaimana kenyataan yang terlihat di Bali saat ini dimana tanah habis tergadai. Saran pedanda Sidemen itu dapat ditafsirkan bagaimana keterbukaan, kemauan untuk belajar, berdialog akan identitas (agama, etnis, budaya) dalam konteks Pluralisme di Bali perlu mendapatkan perhatian. Sikap kritis, terbuka akan dialog, dan melihat identitas (agama, etnis, budaya) bukan kata benda yang mati dan statis namun harus dilihat sebagai proses menjadi yang terkait konteks desa (tempat), kala (waktu), dan patra (keadaan). Upaya untuk menunggalkan tafsir, monopoli tafsir sebagaimana didedahkan discourse ‘Ajeg Bali’ patut disikapi dengan kritis dan cerdas.      



[1] Term Ajeg Bali pertama kali dilontarkan oleh Gubernur Bali saat itu, Dewa Made Berata dalam pidatonya untuk launching Bali TV. Dalam pidatonya itu, Dewa Berata menghimbau agar misi dan visi Bali TV diarahkan untuk mempromosikan dan meng-ajeg-kan tradisi dan budaya Bali agar tumbuh dan berkembang bersama dengan pariwisata (MacRae, 2006). 
[2] Menarik untuk dianalisa bagaimana pemilik Bali Post Group, Satria Naradha sangat terobsesi akan Ajeg Bali yang terilhami oleh kejayaan Majapahit dan sosok Mahapatih Gajah Mada. Gaya dandanannya dengan “saput poleng” (kain hitam putih) mengingatkan akan style pakaian Gajah Mada yang digambarkan dalam sosok-sosok patung Gajah Mada di Bali sebagaimana dikonstruksi M. Yamin berbadan besar, kekar, muka keras, hanya memakai kain poleng yang ditarik ke belakang ala prajurit yang akan berperang. Dalam hal ide mempersatukan Nusantara ala Gajah Mada diterjemahkan menjadi pendirian bisnis TV daerah yang tersebar dari Papua (Papua TV), Nusa Tenggara Barat (Lombok TV), Bali TV di Bali, Jawa Timur (Surabaya TV), Jawa Tengah (Semarang TV), Yogjakarta (Jogja TV), Jawa Barat (Bandung TV), Sumatera Selatan (Sriwijaya TV) dan Aceh TV di Serambi Mekah. Dalam sebuah kesempatan Satria Naradha bersama Cokorda Oka Ratmadi, ketua DPRD Bali, ketua DPD PDI-P Bali dan tokoh Puri Satria (basis PNI dan PDI-P) bahkan mengumandangkan Ajeg Bali sebagai awal Ajeg Nusantara. 
[3] Persoalan KIPEM ini tidak pernah mendapat atensi baik dari akademisi, LSM yang ada di Bali. Patut diduga bahwa persoalan KIPEM melanggar aturan administratif ketata negaraan.  
[4] Seiring berjalannya waktu kedua gerakan ini yaitu tuntutan otonomi khusus untuk Bali dan Ajeg Ekonomi lewat Koperasi Krama Bali lewat pembiayaan sektor usaha kecil seperti warung bakso (babi) krama Bali gagal dan tidak kedengaran suaranya.
[5] Kedengarannya pendirian warung bakso ini ‘normal’ sebagaimana usaha pemberdayaan ekonomi usaha kecil di Indonesia, namun yang menarik bakso yang dijual dan dipromosikan dengan jelas menyebutkan bakso babi sebagai ‘lawan’ dari bakso ayam yang dijual pedagang bakso asal luar Bali (Muslim). Dalam beberapa kesempatan para proponents Ajeg Bali dengan jelas menyebutkan ancaman usaha kecil kaki lima dari para pedagang luar Bali terutama bakso dan warung pecel lele yang disebutkan dibiayai Bank Muamalat dan disebutkan secara tersamar sebagai upaya Islamisasi di Bali (Nordholt 2006, Arsana 2005). Reaksi bali dari pedagang kecil asal luar Bali juga menarik, sebuah warung sate kambing asal Surabaya di bilangan perempatan Tohpati Denpasar menyebut dagangannya sebagai Warung Sate Sameton Krama Bali (Saudara Krama Bali yaitu Saudara Muslim atau Nyama Selam yang dikenal dalam hubungan antara Bali-Hindu dan Muslim-Bali seperti di Kepaon-Denpasar, Pegayaman-Buleleng, Saren Jawa-Karangasem, Loloan-Jembrana). Dalam banten (sesaji) di Bali juga dikenal banten yang menggunakan daging bebek dan ayam dan disebut sebagai banten selam, lebih jauh lihat Brigitta Hauser-Schaublin, “’Bali Aga’ and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and ‘Old Balinese’ as an Anthropological Construct in Michel Picard and Rémy Madinier (eds), The politics of religion in Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali, pp. 117-41. London/New York: Routledge 2011. [Routledge Contemporary Southeast Asia Series.]  
[6] Isu ‘kesucian’ akan produk yang dijual ‘pendatang’ luar Bali (Muslim) seringkali menjadi perbincangan masyarakat Bali. Walaupun di kalangan masyarakat bawah Bali tidak sampai berujung pada boikot produk yang dijual ‘pendatang’ luar Bali (Muslim). Namun penekanan akan isu ‘kesucian’ oleh elite agawan Bali (Hindu) patut diduga ‘mengcopy’ label halal ala Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai dalam Dharma Wacana (khotbah) agawan Hindu di Bali TV seringkali disinggung aspek ‘ketidaksucian’ canang (sesaji) yang dijual oleh ‘pendatang’ luar Bali (Muslim). Demikian pula makanan yang dijual ‘pendatang’ luar Bali (Muslim) dituduh tidak suci karena misalnya mencuci bahan makanan dengan ember yang juga dipakai mencuci, mencuci piring di WC, meproses makanan dibawah jemuran celana dalam, dan lainnya.
[7] Pendirian Koperasi Krama Bali sempat menyulut konflik politik ketika Bupati Jembrana Prof. Dr. I Gde Winasa menolak penyertaan modal pribadi dan Pemda Jembrana di Koperasi Krama Bali (KKB). Konflik yang diwarnai ‘serangan’ dalam pemberitaan media Bali Post akan kebijakan Pemda Jembrana dibawah Winasa dan berujung pada penangkapan wartawati Bali Post, Ni Luh Arie Lestari oleh Satpol PP Jembrana saat meliput di kantor Pemda Jembrana dengan dalih tidak memiliki KIPEM tinggal di Jembrana sempat mewarnai politik di Bali. Winasa akhirnya beraliansi dengan Radar Bali (Jawa Post Group) dan mendirikan TV lokal sendiri bernama Jimbarwana TV mengimbangi Bali TV. Konflik Winasa versus Bali Post kemudian melibatkan elite-elite PDI-P saat Winasa maju sebagai calon gubernur Bali 2008 menyaingi Anak Agung Puspayoga (Wagub Bali saat ini 2008-2013), Cokorda Ratmadi (Ketua DPD PDI-P Bali), Adi Wiryatama (Mantan Bupati Tabanan), Mangku Pastika (Gubernur Bali saat ini 2008-2013). Beraliansi dengan para elite-elite politik tersebut, Bali Post Group berkonfrontasi dengan Winasa sampai kemudian Winasa kalah dalam Pilgub Bali 2008, Anak dari Winasa juga kalah dalam Pilbup Jembrana 2010, dan akhirnya Winasa terlibat kasus korupsi, sempat dipenjara walau kemudian akhirnya divonis bebas. Saat ini aliansi antara Bali Post Group dan Gubernur Mangku Pastika juga pecah seiring dengan sebuah pemberitaan di Harian Bali Post. Ditenggarai konflik Bali Post Group versus Mangku Pastika ini merupakan eskalasi konflik Gubernur Mangku Pastika dengan Wagub Puspayoga dalam menyongsong Pilgub Bali 2013.
[8] Wawancara dengan Bapak Ketut S dan Ni Ketut W pemenang guru dan siswa/i Ajeg Bali 2008.
[9] Patut diduga gerakan puja tri sandya di sekolah-sekolah di Bali dimaksudkan sebagai formalisasi agama di sekolah disamping usaha untuk ‘melawan’ kewajiban sholat di sekolah-sekolah di daerah berpenduduk mayoritas Muslim.
[10] Lomba sembahyang ini dilakukan pada 2003 di banjar Kedaton, Kesiman, Denpasar dimana penulis sempat menyaksikan langsung lomba tersebut.
[11] Yang menarik adalah apakah soal niat, hati yang tulus untuk bersembahyang juga bisa dinilai oleh juri?

Share this article :

0 komentar:

Ungkapkan Pikiran Anda

Terimakasih Atas Kontribusi Positif Anda

Lima Entri Terpopuler

Diberdayakan oleh Blogger.

Translate

 
Copyright © 2011. Swaberita - All Rights Reserved
Terimakasih Atas Kunjungan Anda di Blog Kami